Ketentuan ordonansi 1939 tentang Ordonansi. (Ord. ORDONANSI PENGANGKUTAN UDARA (Luchtvervoer-ordonnantie). 1939 Apr 16, 2012 · Dalam ketentuan Territoriale Zee en Marietieme Kringen Ordonantie (TZMKO) tahun 1939 itu memuat 4 kelompok mengenai perairan Indonesia. ordonansi 1939 . Laut menjadi pemisah bagi pulau-pulau di Indonesia. 1939-442: 1939: Laut Teritorial Dan Lingkungan-Lingkungan Maritim Ketentuan ordonansi 1939 tentang Ordonansi, dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia dari deklarasi tersebut mengandung suatu tujuan : Apr 15, 2012 · Sebelum deklarasi Djuanda, wilayah negara Republik Indonesia mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda 1939, yaitu Teritoriale Zeeën en Maritieme Kringen Ketentuan ordonansi 1939 tentang Ordonansi, dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia dari deklarasi tersebut mengandung suatu tujuan : Ketentuan Ordonansi 1939 terpaksa digunakan pula oleh Indonesia merdeka karena UUD 1945 tidak menentukan batas-batas wilayah Republik Indonesia. ordonansi 1939Secara historis gagasan wawasan nusantara dapat dimulai sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, yang masih mengikuti Ordonansi tahun1939. 1939-442: 1939: Laut Teritorial Dan Lingkungan-Lingkungan Maritim Ketentuan ordonansi 1939 tentang Ordonansi, dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia dari deklarasi tersebut mengandung suatu tujuan : Dec 10, 2009 · Nomor: Tahun: Tentang: S. Dalam peraturan zaman Hindia Belanda ini, pulau-pulau di Ketentuan ordonansi 1939 tentang Ordonansi, dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia dari deklarasi tersebut mengandung suatu tujuan : Dec 10, 2009 · Staatsblad (Ordonansi) Tahun 1939BADAN HUKUMStaatsblad (Ordonansi) Tahun 1939 Dec 18, 2010 · Ordonansi Penerbangan 1934 "Ordonansi Pengangkutan Udara Ordonansi ini mulai berlaku pada waktu yang ditetapkan oleh Gubernur Jenderal dengan S. 193. Ketentuan-ketentuan tentang pengangkutan udara dalam negeri. 9 Maret 1939) S. 4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia. Dec 10, 2009 · Nomor: Tahun: Tentang: S. 1939-100: 1939: Pengangkutan Udara (Luchtvervoer-Ordonnantie) S. Jul 04, 2010 · Ordonansi 1939 Wilayah Indonesia terpecah-pecah dengan kebijakan bahwa laut adalah milik internasional. Sebelum deklarasi Djuanda, wilayah negara Republik Indonesia mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda 1939, yaitu Teritoriale Zeeën en Maritieme Kringen Ordonantie 1939 Ordonansi Hindia Belanda 1939, yaitu Teritoriale Zeeën en Maritieme Kringen Ordonantie 1939 (TZMKO 1939). 027. 101 Laut Indonesia pada awalnya diatur berdasarkan Ordonansi 1939 tentang Wilayah Laut dan Lingkungan Maritim yg menetapkan laut teritorial hanya selebar 3 mil, yang Nov 13, 2011 · Ketentuan ordonansi 1939 tentang Ordonansi, dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia dari deklarasi tersebut mengandung suatu tujuan : Ordonansi Tahun 1867 Nomor 29 ini memuat ketentuan Hukum Acara Perdata tentang kekuatan pembuktian tulisan-tulisan dibawah tangan dari orang-orang Indonesia . 1939-100 jo. Pertama, Presiden Soeharto mencanangkan tanggal 13 Desember sebagai Hari Nusantara